Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 314
Judul Aturan Pendukung Program JKP Terus Dinanti
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210409/12/1378749/aturan-
pendukung-program-jkp-terus-dinanti
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-04-09 09:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Apindo Soeprayitno (Ketua Komite Jaminan Sosial) Kemudian, PP anyar terkait
penyertaan modal negara dalam program JKP; permenaker terkait dengan mekanisme
penyelenggaraan akses informasi pasar kerja; serta, permenaker mengenai pelatihan kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam persiapan pelaksanaan program JKP,
Kemenaker telah menyusun regulasi berupa Permenaker, kemudian membangun sistem yang
mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data
kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga terus melakukan sosialiasasi kepada semua
stakeholder terkait
Ringkasan
Aturan-aturan pendukung pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diharapkan
rampung sebelum pelaksanaan dimulai program ini. Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Apindo
Soeprayitno mengatakan terdapat 5 aturan yang perlu diselesaikan guna melancarkan
pelaksanaan program JKP. Selain aturan, persoalan integritas data juga menjadi hal yang mesti
dibenahi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.
ATURAN PENDUKUNG PROGRAM JKP TERUS DINANTI
JAKARTA - Aturan-aturan pendukung pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
diharapkan rampung sebelum pelaksanaan dimulai program ini.
Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Apindo Soeprayitno mengatakan terdapat 5 aturan yang perlu
diselesaikan guna melancarkan pelaksanaan program JKP. Selain aturan, persoalan integritas
data juga menjadi hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.
Adapun, lanjutnya, aturan-aturan yang diperlukan dalam mendukung kelancaran program JKP
antara lain, PP No. 44 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian (JKK/JN); PP No. 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
313
