Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

"Kemudian, PP anyar terkait penyertaan modal negara dalam program JKP; permenaker terkait
dengan mekanisme penyelenggaraan akses informasi pasar kerja; serta, permenaker mengenai
pelatihan kerja," ujar Soeprayitno ketika dihubungi, Kamis (8/4/2021).

Terkait dengan perihal integrasi data, dia mengatakan perlu ada sinkronisasi antara data BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Integrasi data tersebut dikatakan perlu mengingat
terdapat limitasi dalam unsur upah yang diatur di masing-masing instansi.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan menjelaskan kementerian terus
mematangkan pelaksanaan program JKP dengan menyusun Permenaker yang menjadi aturan
turunan PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemenaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," kata Ida.
Adapun, lanjutnya, persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan
dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor
109 tahun 2013.

Berdasarkan beleid tersebut, untuk usaha besar dan usaha menegah diikutsertakan pada
program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Kemudian, untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan
sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Perlu diketahui, sumber pembiayaan dari JKP berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22
persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen
dan Jaminan Kematian 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang
dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah..

314