Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 319
Ringkasan
Kabar baik bagi Anda para karyawan. Sebab, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk
membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Idulfitri tahun ini. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kewajiban itu disebabkan karena
pemerintah telah memberikan stimulus bagi sektor usaha. Sehingga, sudah semestinya
pengusaha menjalankan kewajibannya untuk membayarkan THR kepada para karyawan.
THR TAHUN INI HARUS DIBAYAR PENUH
Kabar baik bagi Anda para karyawan. Sebab, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk
membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Idulfitri tahun ini. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kewajiban itu disebabkan karena
pemerintah telah memberikan stimulus bagi sektor usaha. Sehingga, sudah semestinya
pengusaha menjalankan kewajibannya untuk membayarkan THR kepada para karyawan.
"Setelah memberikan berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, pemerintah
menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pembayaran THR kepada karyawan," ujarnya, kemarin
(8/4). Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan guna
mengoptimalkan peningkatan konsumsi pada Ramadan dan Idulfitri 2021. Kebijakan tersebut
antara lain dengan mewajibkan pemberian THR kepada karyawan swasta dan gaji ke-13 dan
THR untuk ASN/TNI/Polri. Kebijakan itu dirilis bukan tanpa sebab. Dengan pemberian THR dan
gaji ke-13 tersebut, diperkirakan bisa menghasilkan potensi untukkonsumsi sebesar Rp215
triliun.
Ketum Partai Golkar itu melanjutkan, Presiden Joko Widodo menginginkan untuk memanfaatkan
momentum Ramadan dan Idulfitri 2021 guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Dengan
proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1-2021 yang masih negatif, untuk bisa kembali ke level
pra-Covid atau selatar 5 persen di 2021, dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7 persen pada
kuartal 11-2021. Apabila pertumbuhan di kuartal 11-2021 tidak mencapai 6,7 persen, maka
target pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2021 tidak tercapai.
Pemerintah pun telah agresif menebar berbagai stimulus bagi dunia usaha. Dia mencontohkan
beberapa stimulus seperti insentif pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
pada awal tahun ini. Dengan stimulus PPnBM dari pemerintah, penjualan kendaraan bermotor
pada Maret 2021 naik hingga 143 persen.
Selain itu, pemerintah juga telah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian
properti, yang mengakibatkan penjualan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
naik 10 persen, penjualan rumah untuk masyarakat menengah naik 20 persen dan untuk
masyarakat berpenghasilan tinggi naik 10 persen.
Tekanan ekonomi yang dirasakan berbagai sektor membuat pelaku usaha mendapatkan
kelonggaran dalam pembayaran THR tahun 2020. Akibat pandemi Covid-19 membuat pelaku
usaha dapat mencicil pembayaran THR tahun lalu. Namun, tahun ini, pemerintah meminta agar
pengusaha membayarkan THR secara penuh.
"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh," jelasnya dalam kesempatan
terpisah.
Selain THR dan gaji ke-13, menjelang Idulfitri, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran
target output perlindungan sosial (PKH, kartu sembako, bansos tunai dll) yang belum terpenuhi
pada kuartal I, untuk direalisasikan pada April sampai dengan awal Mei. Pemerintah juga
memajukan pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Idulfitri), serta penyaluran
318
