Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

program Perlinsos lainnya. Kebijakan itu diperkirakan berpotensi meningkatkan realisasi sebesar
Rpl4,12 triliun.
"Pemerintah akan mengadakan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan
(Harbolnas Ramadan), yang rencananya diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idulfitri),"
tambah mantan Menperin itu.

Kegiatan itu akan menggandeng asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan
para pelaku logistik lokal. Untuk Harbolnas Ramadan ini, pemerintah akan memberikan subsidi
biaya ongkos kirim (ongkir) gratis, untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam
negeri. Belum cukup di situ, pemerintah juga akan menyalurkan bansos beras bagi masyarakat
selama Ramadan, melalui program penyaluran bantuan beras sebesar masing-masing 10 kg
untuk para penerima kartu sembako. Penyaluran akan dilakukan pada akhir bulan Ramadan
(pada masa peniadaan mudik berlaku).

Keputusan pemerintah atas pembayaran THR secara penuh ini disambut baik oleh serikat buruh
dan pekerja. Sejak awal, wacana pembayaran THR 2021 secara dicicil mendapat penolakan tegas
dari buruh dan pekerja.

Mengingat, untuk THR tahun lalu saja, banyak perusahaan yang masih belum melunasi
pembayarannya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada 54
perusahaan masih berutang pembayaran THR tahun lalu.

"Salah satunya di tekstil dan garmen. Belum lagi di sektor labour intensive lain," ujarnya.

Ia merinci, berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), setidaknya ada 10 ribu pekerja
yang belum dibayar THR 2020-nya secara penuh. Fakta tersebut sejalan dengan data posko
pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan. Di mana, tercatat sebanyak 336 perusahaan
diadukan oleh 453 pekerja karena dinilai melakukan pelanggaran terkait pembayaran THR.
Detailnya, 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan, 146 pengaduan terkait THR belum
dibayarkan, 78 pengaduan karena THR terlambat bayar, dan 3 pengaduan THR belum disepakati.

Melihat fakta tersebut, serikat pekerja tegas menolak THR tahun 2021 dibayar secara dicicil. Ia
meminta, Menteri Ketenagakerjaan tak lagi menerbitkan surat edaran yang mengizinkan
perusahaan membayar THR secara dicicil seperti tahun lalu. Apalagi sebelumnya, Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sudah meminta pengusaha berkomitmen
membayar THR karyawan secara penuh tahun ini. "Masa sekarang mau dicicil lagi, kapan
dilunasinnya kalau dicicil kembali?" keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, bahwa skema
pembayaran THR keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasannya melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). Diakuinya, kondisi ekonomi
saat ini memang belum pulih seperti sedia kala. Meski begitu, THR tetaplah merupakan
kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

"THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non
upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," ungkapnya.
Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida mengaku
telah mendapat laporan tersebut. Saat ini, semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh disnaker
provinsi dan disnaker kabupaten/kota.

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan pengawas provinsi," tegas politikus PKB tersebut.

319