Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 180
Kegiatan itu bertujuan untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah, merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker
merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR
yang diterima Posko THR Kemnaker 2021 maupun daerah.
Pertemuan itu juga bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh menyampaikan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021 yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021.
"Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Sekjen Anwar Sanusi saat membuka rakor itu
secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5).
Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5) pagi diikuti
oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Berikutnya pada
siangnya dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.
Anwar menjelaskan dalam rakor itu para Kadisnaker menyampaikan informasi terkait
permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganan, dan hambatan yang dihadapi. Dia juga
meminta agar penyelesaian masalah THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara
pemerintah pusat dengan daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," kata Anwar.
Dia mengatakan fase sekarang ini telah memasuki tahap penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.
"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir," tegasnya.
Menurut Anwar, lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021, yakni
pembayaran dicicil oleh perusahaan, dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), dibayar tidak penuh
karena ada pemotongan gaji, tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena masih
terdampak Covid-19.
Berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa
(18/5/2021), terdapat 1.860 laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan rincian 710
konsultasi dan 1.150 pengaduan.
Sebanyak 1.150 pengaduan itu merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.
Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami
periksa kelengkapan datanya.
"Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," pungkas
Anwar.
179
