Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 189
Ida menjelaskan bahwa Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pemeriksaan atas aduan tersebut. Tahap berikutnya adalah pemberian nota pemeriksaan
sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan
rekomendasi berupa sanksi.
"Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian. Untuk
hal ini, Kemnaker memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk
memproses secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas
waktu maksimal," kata Ida.
Menurut data Kemnaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah
THRyang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan
penuh karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan
dan THR tidak dibayarkan sama sekali karena COVTD-19.
Ida memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian aduan tersebut. Tim
pengawas ketenagakerjaan juga akan diturunkan sebagai langkah berikutnya dan perumusan
rekomendasi sanksi terhadap ketidak-patuhan.
Arbi
188
