Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 25
Judul Hayoloh, Kemnaker Tegakkan Sanksi atas Pelanggaran THR
Nama Media sindonews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/433106/34/hayoloh-kemnaker-
tegakkan-sanksi-atas-pelanggaran-thr-1621526721
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-05-21 00:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang
sudah kita ambil dan sejauh mana perkembangan penanganannya
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah-langkah penegakan hukum
oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya
pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah
terakhir
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima
Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh
dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan
datanya
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Kami berharap bantuan Bapak/Ibu semua untuk dapat melaksakan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan
untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya
dengan melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi
administrasi
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan
oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi. Menurut Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud
24
