Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 28
Judul Posko THR Lebaran 2021 Ditutup, Kemnaker: Masuk Fase Penegakan
Hukum
Nama Media viva.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1374111-posko-thr-lebaran-2021-
ditutup-kemnaker-masuk-fase-penegakan-hukum
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-05-21 00:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Masa kerja Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 resmi berakhir pada Kamis, 20 Mei
2021. Kementerian Ketenagakerjaan pun kini fokus pada penindakan perusahaan yang
melanggar ketentuan pembayaran THR pekerja. Dalam menindaklanjuti segala pengaduan
terkait pembayaran THR Lebaran 2021, Kemnaker telah mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR. Evaluasi dilakukan
untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
POSKO THR LEBARAN 2021 DITUTUP, KEMNAKER: MASUK FASE PENEGAKAN
HUKUM
Masa kerja Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 resmi berakhir pada Kamis, 20 Mei
2021. Kementerian Ketenagakerjaan pun kini fokus pada penindakan perusahaan yang
melanggar ketentuan pembayaran THR pekerja.
Dalam menindaklanjuti segala pengaduan terkait pembayaran THR Lebaran 2021, Kemnaker
telah mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR. Evaluasi dilakukan untuk merumuskan rencana
tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah setelah para pekerja melaporkan pengaduan,
konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai Kamis, 20 Mei
2021," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dikutip dari keterangannya, Jumat 21
Mei 2021.
"Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang kita terima," tambahnya.
Anwar meminta, seluruh perwakilan daerah agar penyelesaian permasalahan THR dengan
kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat. Sehingga, tindak lanjut yang dilakukan
mengakomodir kepentingan semua pihak.
27
