Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 31

"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
              dengan  baik  sesuai  tahapannya  pemberian  nota  pemeriksaan  dan  rekomendasi  pengenaan
              sanksi  administrasi  sebagai  langkah  terakhir,"  katanya  dalam  keterangan  resmi,  Kamis
              (20/5/2021).

              Anwar menjelaskan terdapat lima permasalahan yang menonjol pada pelaksanaan THR 2021.
              Kelima permasalahan itu ialah THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen
              (20  persen-  50  persen),  THR  dibayar  tidak  penuh  karena  ada  pemotongan  gaji,  THR  tidak
              dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena masih terdampak Covid-19.

              Menurutnya, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga
              Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker.

              Rinciannya, 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan merupakan hasil
              verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi
              yang melakukan pengaduan.
              "Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
              ditindaklanjuti penanganannya oleh Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa
              kelengkapan datanya," katanya.

              Anwar  menegaskan  hal  itu  ketika  Kemnaker  mengumpulkan  seluruh  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Tim  Pos  Komando  (Posko)
              Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
              daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

              Tidak lupa, katanya, Kemnaker mengapresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR
              dan  melakukan  penanganan  ketidakpatuhan  THR  secara  cepat  sehingga  hak  pekerja  dapat
              terpenuhi.

              Dirjen  Binawasnaker  dan  K3  Kemnaker,  Haiyani  Rumondang  berharap  Kadisnaker  dapat
              memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
              THR tahun 2021.

              "Kami  berharap  bantuan  bapak/ibu  semua  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  pengawasan
              terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.































                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36