Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 33

TINDAK LANJUT LAPORAN POSKO THR, KEMNAKER KUMPULKAN KADISNAKER SE-
              INDONESIA
              Kementerian    Ketenagakerjaan     (Kemnaker)    mengumpulkan      seluruh    Kepala   Dinas
              Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Tim  Pos  Komando  (Posko)
              Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
              daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

              Menurut  Sekjen  Kemnaker,  Anwar  Sanusi,  langkahnya  mengumpulkan  seluruh  Kadisnaker
              merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR
              yang diterima Posko THR Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.

              "Pertemuan  ini  sebagai  bentuk  fasilitasi  pemerintah  setelah  para  pekerja/buruh  melaporkan
              pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
              hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara
              baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Sekjen Anwar Sanusi
              dalam keterangan persnya, Kamis 20 Mei 2021.

              Sekjen Anwar Sanusi menjelaskan, rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap.
              Pertama, Kamis 20/5/2021 pagi diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia
              Timur dan Tengah. Tahap berikutnya pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker
              dari kawasan Indonesia Barat.

              Sekjen  Anwar  juga  meminta  agar  penyelesaian  permasalahan  THR  harus  dilakukan  dengan
              kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

              "Penting  juga  kita  informasikan  langkah-langkah  yang  sudah  kita  ambil  dan  sejauhmana
              perkembangan penanganannya," katanya.

              Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum
              terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.

              "Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
              dengan  baik  sesuai  tahapannya  pemberian  nota  pemeriksaan  dan  rekomendasi  pengenaan
              sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, " katanya.

































                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38