Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Kadisnaker) seluruh Indonesia dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) dalam
Rapat Koordinasi yang berlangsung virtual. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi tindak lanjut
penanganan pengaduan oleh daerah. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menilai langkah ini
sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR.
Diketahui, laporan permasalahan THR ini diterima Kemnaker melalui Posko THR Kemnaker 2021
serta Posko THR di daerah.

INI LANGKAH KEMNAKER TANGANI PENGADUAN MASALAH THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Kadisnaker) seluruh Indonesia dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) dalam
Rapat Koordinasi yang berlangsung virtual. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi tindak lanjut
penanganan pengaduan oleh daerah.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menilai langkah ini sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk
menyelesaikan permasalahan pembayaran THR. Diketahui, laporan permasalahan THR ini
diterima Kemnaker melalui Posko THR Kemnaker 2021 serta Posko THR di daerah.

Dalam rakor bersama Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh
Indonesia, Anwar mengungkap kegiatan ini akan sekaligus merumuskan rencana tindak lanjut
dan rekomendasi sanksi.

"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi, maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara
baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Anwar dalam keterangan
tertulis, Kamis (20/5/2021).

Anwar memaparkan rakor ini dibagi dalam dua tahap, pertama diikuti oleh Kadisnaker dari 16
provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah serta yang kedua dihadiri oleh 18 Kadisnaker
dari kawasan Indonesia Barat.

Anwar pun menegaskan dan berharap agar Kadisnaker dapat menyampaikan informasi terkait
permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Ia pun meminta
agar penyelesaian permasalahan THR dapat dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," katanya.

Selain itu, Anwar mengatakan kini pihaknya telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.

"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, " ungkap Anwar.

Ia pun mengungkap ada lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol di tahun 2021.
Adapun permasalah tersebut, antara lain THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan
50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak
dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.

36