Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 38

Lebih lanjut, ia menerangkan berdasarkan data Posko THR Keagamaan Kemnaker, hingga Selasa
              (18/5) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker. Jumlah ini terdiri
              dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

              Anwar menambahkan, 1.150 pengaduan yang masuk merupakan hasil verifikasi  dan validasi
              dengan  melihat  aspek  kelengkapan  data,  duplikasi  aduan,  dan  repetisi  yang  melakukan
              pengaduan.

              "Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
              ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
              terus kami periksa kelengkapan datanya," pungkas Anwar.

              "Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
              penanganan  ketidakpatuhan  THR  secara  cepat  sehingga  hak  pekerja  dapat  terpenuhi,"
              imbuhnya.

              Sementara  itu,  Dirjen  Binawasnaker  dan  K3  Kemnaker,  Haiyani  Rumondang  juga  meminta
              Kadisnaker memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan soal
              pembayaran THR tahun 2021.

              "Kami  berharap  bantuan  bapak/ibu  semua  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  pengawasan
              terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," harapnya.

              Haiyani pun berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti
              pengaduan posko THR Tahun 2021. Ia berharap Kemnaker dengan Disnaker seluruh Indonesia
              dapat membantu perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

              "Kami  sangat  berharap  kepada  daerah  melalui  pengawas  ketenagakerjaan  untuk  dapat
              melakukan  langkah-langkah  penegakan  hukum  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan
              melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
              ujarnya.





































                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43