Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 29
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. Hal ini harus dilakukan secara tegas.
"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir," katanya.
Lebih lanjut menurutnya, ada lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021.
Yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.
"Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang meminta,
Kadisnaker untuk dapat memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan
perusahaan atas pembayaran THR tahun 2021. Sehingga tindak lanjutnya bisa dilakukan dengan
cepat. Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021
dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga Selasa kemarin, ada
1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker. Dengan rincian 710 konsultasi
THR dan 1.150 pengaduan THR.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," singkatnya.
28
