Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima
Posko THR Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.

HAYOLOH, KEMNAKER TEGAKKAN SANKSI ATAS PELANGGARAN THR

Hayoloh, Kemnaker Tegakkan Sanksi atas Pelanggaran THR Michelle Natalia Kamis, 20 Mei
2021 - 23:59 WIB

Foto/Ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan
rekomendasi sanksi.
Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker
merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR
yang diterima Posko THR Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.

Dia menegaskan, dalam rakor ini para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan informasi
terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Sekjen
meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," katanya.

Anwar menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. "Langkah-langkah penegakan hukum oleh
pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian
nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, "
sambungnya.

Anwar menyebutkan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021 yakni THR
dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak
penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar
karena masih terdampak Covid-19.
Dia mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker
hingga Selasa (18/5), ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker
dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan merupakan
hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi
yang melakukan pengaduan.

"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan
melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi.

Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021.

25