Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 FEBRUARI 2020
P. 13
Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh se-ASEAN ini menambahkan akan
membawa beberapa tuntutan ke DPR.
Pertama, unsur buruh harus masuk dalam tim perumus RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai pendengar.
Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.
"Kami tidak anti-investasi. Selama aturan ini berpihak dan menyejahterakan buruh,
kami terus (dukung). Sebaliknnya, kalau mendegradasi hak pekerja maka akan kami
lawan," katanya.
Andi heran dengan instruksi Presiden Jokowi kepada para menteri terkait, seperti
Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan yang diminta melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembahasan, tetapi seperti diabaikan.
"Ada apa ini sebenarnya? Kok, arahan Presiden tidak dijalankan," ucapnya.
Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menyatakan terdapat 16 faktor penghambat
investasi berdasarkan hasil survei World Economic Forum.
"Yang paling tertinggi adalah korupsi, persentasenya 13,8 persen. Sementara
peraturan ketenagakerjaan hanya di peringkat ke-13, sangat kecil, hanya 4 persen.
Jadi, sangat kecil kemungkinan KSPSI dianggap anti investasi," katanya.
(antara/jpnn)
Page 12 of 56.
