Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 FEBRUARI 2020
P. 46

Title          BURUH DI KBB TOLAK RUU OMNIBUS LAW, BUPATI KIRIM SURAT KE PRESIDEN
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      06 Februari 2020
                              https://jabar.tribunnews.com/2020/02/06/buruh-di-kbb-tolak-ruu-omnibus -law-bupati-
               Page/URL
                              kirim-surat-ke-presiden
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH -
               Ratusan orang dari serikat buruh dan serikat pekerja yang tergabung dalam koalisi
               sembilan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak Rancangan Undang-Undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

               Dengan adanya penolakan tersebut mereka melakukan unjuk rasa, pada Kamis
               (6/2/2020) di Halaman Kompleks Perkantoran Pemda KBB untuk menyampaikan
               aspirasi ke Bupati Bandung Barat, Aa Umbara.

               Menurut Perwakilan DPC KSPSI Bandung Barat, Dadang Ramon, RUU Omnibus Law
               rentan terhadap kebijakan pemerintah yang bakal merugikan para buruh termasuk
               Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

               "Kami melihat UU ini bakal merenggut hak para buruh misalkan PHK, hilangnya cuti
               haid, dan kewajiban membayar THR, oleh karena itu kami menolak RUU Cilaka ini,"
               ujar Dadang saat unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat,
               Kamis (6/2/2020).

               Untuk itu, mereka meminta Bupati KBB ikut mendukung aspirasi buruh untuk
               menolak Omnibus Law ke pemerintah pusat karena pemerintah daerah mempunyai
               kewajiban melindungi para buruh yang ada di wilayahnya.

               "Jika bupati mendukung aspirasi buruh , tolong dukung kami untuk menolak
               undang-undang ini," ucapnya.

               Sementara Perwakilan FSPMI KBB, Dede Rahmat meminta, surat rekomendasi
               segera dikeluarkan oleh Pemda KBB yang ditujukan kepada pemerintah pusat agar
               RUU ini ditolak.

               "Kami meminta Pemda KBB juga menjalankan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit
               (LKS Tripartit) sesuai UU Ketenagakerjaan, serta menerbitkan peraturan bupati
               tentang ketenagakerjaan," katanya.

               Untuk menyampaikan aspirasi dari ratusan buruh itu, Bupati Bandung Barat, Aa
               Umbara langsung membuat surat resmi dengan nomor 490/328/Disnakertrans
               perihal penyampaian aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).




                                                       Page 45 of 56.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51