Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 177
Judul Menaker dorong pengawas-mediator ketenagakerjaan awasi PPKM
Darurat
Nama Media antaranews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2259486/menaker-dorong-
pengawas-mediator-ketenagakerjaan-awasi-ppkm-darurat
Jurnalis Devi Nindy Sari Ramadhan
Tanggal 2021-07-10 13:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan
suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang
intensif dengan aparat penegak hukum yang lain
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-
masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan di sisi lain juga tidak
membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan
yang tak teroganisasi dengan baik
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemerintah
Daerah, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan
tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita
semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemerintah Daerah, perusahaan, pekerja,
masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten
menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebutJadi lama atau tidak, tergantung dari kita
semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemerintah Daerah, perusahaan, pekerja,
masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten
menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan COVID-19 dalam mengawal
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, khususnya untuk
perlindungan hak pekerja.
Kordinasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum lain di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
176