Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 182
Judul Pengawas Dan Mediator Ketenagakerjaan Diintruksikan Kordinasi
Dengan Satgas Covid-19
Nama Media rmol.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/07/10/495838/pengawas-dan-mediator-
ketenagakerjaan-diintruksikan-kordinasi-dengan-satgas-covid-19
Jurnalis Faisal Aristama
Tanggal 2021-07-10 12:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan
suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang
intensif dengan aparat penegak hukum yang lain
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-
masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan di sisi lain juga tidak
membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan
yang tak teroganisir dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo,
kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah itu baru mengambil langkah represif
justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan
UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan
oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita
semua. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat,
seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten
menjalankan pelaksanaan PPKM Darurat tersebut
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid-19 dalam mengawal
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khususnya untuk
perlindungan hak pekerja.
181
