Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 178
keberlangsungan usaha, karena kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP
dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat dikhawatirkan menimbulkan iklim
kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.
MENAKER DORONG PENGAWAS-MEDIATOR KETENAGAKERJAAN AWASI PPKM
DARURAT
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan COVID-19 dalam mengawal
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, khususnya untuk
perlindungan hak pekerja.
Kordinasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum lain di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha, karena kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP
dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat dikhawatirkan menimbulkan iklim
kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.
"Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain, “
kata Ida dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ida Ida menjelaskan meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini dibutuhkan kordinasi
dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakan pelaksanaan PPKM darurat.
“Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisasi dengan baik, “ ujar dia.
Ida menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Hal ini
akan disampaikannya juga ke Kadin dan Apindo.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
Setelahnya, mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan
untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan PPKM darurat
dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS), kata Ida.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.
Ida menegaskan PPKM darurat membutuhkan komitmen dari semua pihak dan lama atau
tidaknya keberlangsungan PPKM darurat itu sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak
menjalankan PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu
semakin lama proses PPKM darurat ini.
177
