Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan
pekerja yang memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui untuk bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi
kesempatan kerja dari rumah," kata Ida saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin,
dan Apindo, Jumat (8/7/2021).

IBU HAMIL DAN BEKERJA KOMORBID DIMINTA WFH

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan
pekerja yang memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui untuk bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH).

"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Ida saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo,
Jumat (8/7/2021).

Dalam arahannya, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum
supaya menggunakan masker rangkap agar dapat lebih terlindungi dari COVID-19 varian baru
seperti Delta.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya. Tidak hanya itu, Ida juga
meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes COVID-19 secara berkala
untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna memutus mata rantai
penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat.

Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.

"Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap
harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujar Ida.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) Raditya Jati menyatakan, hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi
masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan,
dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta WFH.

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan dapat
melaksanaan prokes sebaik-baiknya.

198