Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 204
AGAR PPKM DARURAT LANCAR, MENAKER INSTRUKSIKAN PENGAWAS DAN
MEDIATOR KETENAGAKERJAAN BERKOORDINASI DENGAN SATGAS COVID-19
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19.
Hal tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat. Dengan demikian, hak pekerja dapat terlindungi selama PPKM
Darurat diterapkan.
Instruksi tersebut disampaikan Menaker saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis) PPKM Darurat secara virtual, Jumat (9/7/2021). Rapat ini diselenggarakan untuk
menentukan langkah antisipasi dampak di bidang ketenagakerjaan dengan kepala dinas tenaga
kerja (kadisnaker) se-Jawa dan Bali.
Ida menjelaskan, koordinasi yang intensif antara kadisnaker daerah dan aparat penegak hukum
dapat menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan usaha.
Sementara, kata Ida, kehadiran pengawas ketenagakerjaan, seperti polisi, Tentara Nasional
Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada masa PPKM Darurat
dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi pelaku usaha.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
“Kami tak ingin PPKM Darurat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang
lain,” ujar Ida dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/7/2021).
Ida menambahkan, meski Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki dasar hukum
untuk melakukan penegakan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan,
koordinasi dengan aparat penegak hukum tetap dibutuhkan.
“Koordinasi ini penting agar fungsi masing-masing aparat dapat terlaksana secara efektif. Di sisi
lain, juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan
pemeriksaan yang tak terorganisasi dengan baik,” jelas Ida.
Ida juga menginginkan beberapa langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan.
Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan preventif-edukatif. Hal ini berfungsi sebagai
upaya pembinaan atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di
tempat kerja.
“Saya Ingin sampaikan juga ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) jika kita sepakat untuk mendahulukan preventif-edukatif,” katanya.
Tindakan selanjutnya, tambah Ida, adalah represif nonjustisial. Hal tersebut merupakan upaya
pemenuhan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan PPKM Darurat.
Pemerintah, kata Ida, akan memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PPKM Darurat, dengan batas
waktu tertentu.
“Setelah itu, baru mengambil langkah represif justisial, yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
203
