Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 208
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati meminta dukungan dinas tenaga kerja (disnaker)
untuk mendorong seluruh masyarakat agar patuh dalam melaksanakan prokes.
Utamanya, imbuh dia, kepada masyarakat yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan. Hal
ini dilakukan dalam upaya pelaksanaan posko di daerah agar berjalan baik dan terkendali.
Raditya mengaku, hingga saat ini, pihaknya melihat sebagian besar institusi masih kurang dalam
menaati prokes, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan
pelaksanaan work from office (WFO), serta WFH.
"Jadi, kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha agar tetap mematuhi prokes," ujar Raditya.
Dukungan dari pihak terkait
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan, pihaknya sangat
mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi Covid-19.
”Bagi saya, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting. Oleh karenanya, kami sangat
percaya bahwa untuk memulihkan ekonomi harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu,”
ujarnya.
Kendati demikian, Arsjad meminta pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan.
Menurutnya, lambatnya roda perekonomian masih lebih baik daripada tidak berjalan sama sekali.
"Selain mempertahankan izin operasional, industri padat karya harus tetap menerapkan prokes
secara ketat," imbuh Arsjad.
Kepala Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan Apindo Harijanto pun sepakat dengan Arsjad. Ia juga
menginginkan pemerintah mempertahankan industri padat karya.
Harijanto menjelaskan, terdapat dua alasan kenapa izin sektor padat karya harus dipertahankan.
Pertama, Apindo tidak mempersoalkan apabila terjadi pengurangan pada 50 staf produksi atau
pabrik. Hal ini termasuk pengurangan 10 persen untuk staff office atau pelayanan administrasi
perkantoran sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 18 Tahun 2021.
Harijanto menambahkan, hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha di lapangan
akibat munculnya salah tafsir atas instruksi Mendagri bahwa 50 persen yang dimaksud adalah
pengurangan produksi bukan staf produksi.
"Kalau produksinya yang berkurang 50 persen, perusahaan tidak dapat berjalan sama sekali.
Semua pabrik bisa gulung tikar karena industri padat karya, seperti garmen dan sepatu,
berproses seperti ban berjalan," katanya.
Menurut Harijanto, pengurangan produksi sampai 50 persen adalah suatu hal mustahil. Bahkan,
hal ini pun sudah diketahui oleh pemerintah.
Kedua, ia mengatakan, para industri ekspor padat karya harus segera membuat komitmen
delivery atau pengiriman kepada pihak pembeli di luar negeri. Khususnya, pembeli dengan
keadaan negaranya sudah normal, seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa.
“Sebab, ekspor padat karya masih diberikan izin sejak awal. Jadi, pengiriman produksi harus
tetap berjalan," ucap Harijanto.
207
