Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 213
Ida menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan kordinasi
dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM darurat.
“Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik, “ ujarnya.
Ida menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja.
“Saya ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-
edukatif, “ katanya.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan adalah tindakan represif non justicial. Hal
ini merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial. yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), “ katanya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida berharap, dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan
yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah PPKM Darurat bisa
tercipta.
Ida menambahkan, PPKM Darurat membutuhkan komitmen dari semua pihak. dan lama atau
tidaknya keberlangsungan PPKM Darurat sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak
menjalankan aturan ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin
lama proses PPKM Darurat ini.
“Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut,“ katanya.
212
