Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 216
Judul Menaker Minta Perusahaan Izinkan Pekerja Komorbid dan Ibu Hamil
WFH, Alasannya Kemanusiaan
Nama Media harianjogja.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/07/10/500/1076626/menaker-
minta-perusahaan-izinkan-pekerja-komorbid-dan-ibu-hamil-wfh-
alasannya-kemanusiaan
Jurnalis Newswire
Tanggal 2021-07-10 07:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan
pekerja yang memiliki komorbid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari
rumah atau work from home (WFH). Alasannya adalah demi kemanusiaan. "Saya kira ini demi
dan atas nama kemanusiaan, agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," katanya, saat
memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo secara virtual, Jakarta, Jumat
(8/7/2021).
MENAKER MINTA PERUSAHAAN IZINKAN PEKERJA KOMORBID DAN IBU HAMIL
WFH, ALASANNYA KEMANUSIAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan
pekerja yang memiliki komorbid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari
rumah atau work from home (WFH). Alasannya adalah demi kemanusiaan.
"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan, agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," katanya, saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo
secara virtual, Jakarta, Jumat (8/7/2021).
Dalam arahannya, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum
supaya menggunakan masker rangkap atau double masking , agar bisa lebih terlindungi dari
Covid-19 varian baru seperti Delta.
Ia minta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya,
dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan Covid-19
setempat, sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau
kritikal.
215
