Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 212

Judul               Lindungi Hak Pekerja dalam PPKM Darurat, Mediator harus Kerja Sama
                                    dengan Satgas Covid-19
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://www.suara.com/bisnis/2021/07/10/080413/lindungi-hak-
                                    pekerja-dalam-ppkm-darurat-mediator-harus-kerja-sama-dengan-
                                    satgas-covid-19
                Jurnalis            Fabiola Febrinastri
                Tanggal             2021-07-10 08:04:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Tenaga  pengawas dan mediator  ketenagakerjaan  didorong  untuk berkoordinasi  bersama tim
              Satgas Pencegahan Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat  (PPKM)  Darurat,  khususnya  untuk  perlindungan  hak  pekerja.  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, tak ingin PPKM darurat ini menciptakan
              suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha.



              LINDUNGI HAK PEKERJA DALAM PPKM DARURAT, MEDIATOR HARUS KERJA SAMA
              DENGAN SATGAS COVID-19
              Tenaga  pengawas dan mediator  ketenagakerjaan  didorong  untuk berkoordinasi  bersama tim
              Satgas Pencegahan Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat  (PPKM)  Darurat,  khususnya  untuk  perlindungan  hak  pekerja.  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, tak ingin PPKM darurat ini menciptakan
              suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha.

              “Kita tak ingin PPKM Darurat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
              usaha, karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain, “
              katanya,  saat  memberikan  arahan  dalam  Rapat  Kordinasi  Teknis  (Rakornis)  Pemberlakuan
              Pembatasan  (PPKM)  darurat  dan  Antisipasi  dampaknya  di  bidang  Ketenagakerjaan  dengan
              Kadisnaker se-Jawa dan Bali secara virtual di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

              Kordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain
              di masa PPKM Darurat diyakininya akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangssungan
              usaha. Kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu bersamaan
              saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi
              keberlangsung usaha.





                                                           211
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217