Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan hingga pekerja
melakukan beberapa hal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat. Pertama, perusahaan diminta mengizinkan pekerja agar dapat bekerja dari rumah atau
work from home (WFH). Utamanya, pekerja dengan penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil,
dan menyusui.

MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN HINGGA PEKERJA LAKUKAN INI SELAMA PPKM
DARURAT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan hingga pekerja
melakukan beberapa hal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.

Pertama, perusahaan diminta mengizinkan pekerja agar dapat bekerja dari rumah atau work
from home (WFH). Utamanya, pekerja dengan penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, dan
menyusui.

"Menurut saya, pemberian kesempatan kerja dari rumah demi dan atas nama kemanusiaan,"
ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/7/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Ida saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) PPKM Darurat
dengan kepala dinas (kadis) ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota seluruh wilayah
Jawa-Bali, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) secara virtual, Jumat (8/7/2021).

Kedua, Menaker meminta perusahaan di wilayah Jawa dan Bali untuk melakukan tes Covid-19
secara berkala bagi para pekerjanya dengan metode sampling.

Adapun tes tersebut, kata Ida, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ia mencontohkan, apabila positive rate atau rasio positif Covid-19 mencapai 10 persen, proses
kerja seharusnya dihentikan.

Sementara itu, apabila positive rate di atas 5 persen, pihak perusahaan harus melakukan
pengetatan terkait protokol kesehatan (prokes).

"Selanjutnya, bila ditemukan positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, tetap
harus waspada dan menerapkan prokes secara ketat," kata Ida.

Ketiga, Ida meminta para pekerja pengguna fasilitas kendaraan umum supaya menggunakan
masker rangkap atau double masking. Hal ini guna memproteksi dari varian baru Covid-19 seperti
Delta.

Tak hanya perusahaan dan pekerja, Ida turut meminta para pengusaha untuk segera
memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya.

Salah satu caranya dengan mengonsultasikan kepada dinas perindustrian atau satuan tugas
(satgas) penanganan Covid-19 setempat. Dengan begitu, kategori bisnis, baik esensial,
nonesensial, maupun kritikal, yang digeluti pengusaha bisa dipastikan.

"Hal ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelas Ida.

206