Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Judul PPKM Darurat Diharapkan Tetap Kondusif untuk Usaha
Nama Media rri.co.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1108811/ppkm-darurat-
diharapkan-tetap-kondusif-untuk-usaha
Jurnalis Chairul Umam
Tanggal 2021-07-10 08:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan
suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha Karenanya diperlukan kordinasi yang
intensif dengan aparat penegak hukum yang lain

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-
masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan di sisi lain juga tidak
membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan
yang tak teroganisir dengan baik

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo,
kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah itu baru mengambil langkah represif
justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan
UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan
oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita
semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya
punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan
pelaksanaan PPKM darurat tersebut

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan COVID-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,
khususnya untuk perlindungan hak pekerja. Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota
yang intensif dengan aparat penegak hukum lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan
menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan usaha. Sebab kehadiran pengawas

208