Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 210
ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM
Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.
PPKM DARURAT DIHARAPKAN TETAP KONDUSIF UNTUK USAHA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan COVID-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.
Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum
lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP
dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim
kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.
“Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata Ida saat memberikan arahan dalam Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Antisipasi Dampaknya di Bidang
Ketenagakerjaan dengan Kadisnaker se-Jawa dan Bali secara virtual di Jakarta, Jumat
(9/7/2021).
Ida menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan koordinasi
dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakan pelaksanaan PPKM darurat.
“Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik," ujar Ida.
Ida menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan yakni pertama, tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tempat kerja.
“Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-
edukatif," katanya.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," katanya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.
209
