Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diharapkan tidak membuat
perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK). PPKM sendiri berlangsung pada
3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 “PPKM ini baru berlangsung dalam dua minggu kemarin.
Sehingga kalau melakukan PHK hanya dalam waktu dua minggu ini menurut saya ini bukan
sesuatu yang sesuai,” ucap Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (9/7).

AIRLANGGA: JANGAN SAMPAI PERUSAHAAN PHK SAAT PPKM DARURAT

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diharapkan tidak membuat
perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK). PPKM sendiri berlangsung pada
3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021

“PPKM ini baru berlangsung dalam dua minggu kemarin. Sehingga kalau melakukan PHK hanya
dalam waktu dua minggu ini menurut saya ini bukan sesuatu yang sesuai,” ucap Airlangga dalam
konferensi pers secara virtual pada Jumat (9/7).

Ia mengatakan, sektor esensial tetap beroperasi dalam aturan PPKM Darurat. Sementara sektor
non esensial tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. "Kalau ada yang melakukan PHK
hanya karena PPKM Darurat menurut pemerintah ini bukan sesuatu hal yang 'pada tempatnya,"
kata Airlangga.

Pemerintah telah memberikan banyak fasilitas untuk dunia usaha. Termasuk kemudahan dari
segi perbankan untuk UMKM misalnya dengan subsidi bunga misalnya 3%.
"Sehingga kalau ada kasus PHK kita harus melihat kasus per kasus, tidak digeneralisir," kata
Airlangga.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas
dan mediator ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid -19
dalam mengawal pelaksanaan PPKM Darurat, khususnya untuk perlindungan hak pekerja.

Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum
lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP
dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim
kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.

“Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata Menaker Ida dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (9/7).

Meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan pelaksanaan K3 di
perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan koordinasi dengan aparat
hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM darurat.

“Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teorganisir dengan baik," kata Ida.

Langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan
yakni pertama, tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan atau sosialisasi
245