Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 247
pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid -19 di tempat kerja. “Saya Ingin sampaikan
juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif," katanya.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," tutur Ida.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta. Dia menegaskan PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari
semua pihak. Lama atau tidaknya keberlangsungan PPKM darurat sangat tergantung dari
konsistensi seluruh pihak menjalankan PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak
menjalankannya, tentu semakin lama proses PPKM darurat ini.
“Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya
tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan
PPKM darurat tersebut,“ pungkas Ida.
246
