Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 252
MENAKER MINTA PEKERJA KOMORBID, BUMIL DAN BUSUI WFH SELAMA PPKM
DARURAT
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan mengizinkan pekerja
yang memiliki penyakit bawaan atau kormobid, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui)
untuk dapat bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), terutama selama PPKM Darurat.
"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Ida saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo
secara virtual, Jumat (8/7/2021).
Dalam arahannya, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum
supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari
Covid-19 varian baru seperti Delta.
Selanjutnya, dia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori
jenis usahanya dengan cara mengonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas
Penanganan Covid-19 setempat. Dengan demikian, dapat dipastikan usahanya masuk pada
sektor esensial, non-esensial, atau kritikal.
"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.
Tak hanya itu, Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes
Covid-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna
memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Darurat.
Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif Covid-19) mencapai 10%, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5%, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.
"Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5%, meskipun masih normal tetap harus waspada
dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," tandasnya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya
Jati menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan pelaksanaan
Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).
"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," tegasnya.
Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan agar mampu
mendorong seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan
bisa melaksanaan prokes sebaik-baiknya.
251
