Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). Hal ini penting demi kemanusiaan. "Saya kira ini demi dan atas nama
kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," ujar Ida dalam keterangan
tertulis, Jumat (9/7/2021). Hal ini dia ungkapkan saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat
dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali,
Kadin, dan Apindo secara virtual.

PPKM DARURAT, PERUSAHAAN DIMINTA BERI IZIN IBU HAMIL DAN MENYUSUI
WFH

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). Hal ini penting demi kemanusiaan.

"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (9/7/2021). Hal ini dia ungkapkan saat
memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo secara virtual.

Lebih lanjut, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum supaya
menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari COVID-19
varian baru seperti Delta.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.

Tak hanya itu, Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes
COVID-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna
memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat.

Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10%, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5%, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.
"Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5%, meskipun masih normal, namun tetap harus
waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Raditya Jati menyatakan hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi
masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan,
dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," terangnya.

Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
259