Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 265
Judul PPKM Darurat, Menaker Ida Minta Pekerja Komorbid, Ibu Hamil, dan
Menyusui Bekerja WFH
Nama Media merdeka.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/ppkm-darurat-menaker-ida-minta-
pekerja-komorbid-ibu-hamil-dan-menyusui-bekerja-wfh.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-07-09 21:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormorbid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi
kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi
PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
PPKM DARURAT, MENAKER IDA MINTA PEKERJA KOMORBID, IBU HAMIL, DAN
MENYUSUI BEKERJA WFH
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormorbid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH).
"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin,
dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari Covid-19 varian baru seperti Delta.
Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
Covid-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.
"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.
264
