Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

KAWAL PPKM DARURAT, MENAKER INSTRUKSIKAN PENGAWAS DAN MEDIATOR
KETENAGAKERJAAN DENGAN SATGAS COVID-19
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkordinasi bersama tim Satgas Pencegahan Covid-19 dalam mengawal
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khususnya untuk
perlindungan hak pekerja.

Kordinasi Kadisnaker Provinsi, kabupaten/kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain
di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang
kondusif bagi keberlangsung usaha.

“Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain, “
katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) PPKM Darurat dan
antisipasi dampaknya di bidang ketenagakerjaan dengan Kadisnaker se-Jawa dan Bali secara
virtual di Jakarta, Jum’at (9/7/2021).

Ia menjelaskan meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana PPKM saat ini, dibutuhkan kordinasi
dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM Darurat.

“Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik, “ ucapnya.

Dia menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan (PK) dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja. “Saya
akan sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif edukatif,
" katanya.

Langkah berikutnya bagi PK yakni tindakan represif non justicial. Hal ini merupakan upaya
pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan PPKM Darurat dengan cara
memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.

“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), “ ujarnya.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM Darurat itu bisa tercipta.

Ia menegaskan PPKM Darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak dan lama atau
tidaknya keberlangsungan PPKM Darurat itu sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak
menjalankan PPKM Darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu
semakin lama proses PPKM Darurat ini.

“Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggungjawab besar untuk konsisten
menjalankan pelaksanaan PPKM Darurat tersebut “ katanya. CM
267