Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 270
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi
kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi
PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
PPKM DARURAT, MENAKER IDA MINTA PEKERJA KOMORBID, IBU HAMIL, DAN
MENYUSUI BEKERJA WFH
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH).
"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin,
dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari Covid-19 varian baru seperti Delta.
Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
Covid-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.
"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.
Tak hanya itu, Menaker Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar
melakukan tes Covid-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal
tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Darurat.
Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif Covid-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.
"Selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus
waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya
Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan
pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).
"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.
Dalam upaya pelaksanaan posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
269
