Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 273
MENAKER: PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KOORDINASI DENGAN SATGAS
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas Penanganan Covid-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.
Hal itu diinstruksikan Ida saat memberikan arahan dalam Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis)
PPKM Darurat dan Antisipasi dampaknya di bidang Ketenagakerjaan dengan Kadisnaker se-Jawa
dan Bali secara virtual di Jakarta, Jum'at (9/7).
Kordinasi kadisnaker provinsi hingga kabupaten/kota yang intensif dengan aparat penegak
hukum lain di masa PPKM Darurat diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha.
Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu bersamaan saat
pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi
keberlangsungan usaha.
"Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata Ida.
Ida menjelaskan meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana di masa PPKM saat ini, dibutuhkan
kordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakan pelaksanaan PPKM
Darurat.
"Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak terorganisir dengan baik," ujar Ida.
Ida menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama, tindakan preventif-edukatif sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja.
"Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-
edukatif," katanya.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM
Darurat. Caranya dengan memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
"Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial, yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
PPKM Darurat, dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," katanya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM Darurat bisa tercipta.
Ida menegaskan PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Lama atau
tidaknya keberlangsungan PPKM Darurat juga sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak
272
