Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari Covid-19 Selanjutnya, dia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan
terkait kategori jenis usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau
Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

Hal itu untuk memastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau kritikal.

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat ," jelasnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya
Jati menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan
pelaksanaan Work From Office (WFO), serta WFH.

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa
melaksanaan prokes sebaik-baiknya.

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah
dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.

"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan
terlebih dahulu," kata dia.
Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan. Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masib lebih
baik daripada sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi harus
tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto menyatakan
kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri
padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan.
Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik
dan 10 persen untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi
yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

Dia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di
lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu
produksinya, bukan staf produksinya.

"Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampe segitu, maka tidak
berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu
yang padat karya itu prosessnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50
persen), dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," kata Harijanto.

Kedua, karena eksport padat karya masih dizinkan sejak awal, maka para industri eksport ini
sudah membuat komitmen delivery kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah
normal, seperti Amerika, China, dan Eropa."Jadi delivery itu harus tetap berjalan," ucapnya.
(jpnn)

277