Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 280
MENAKER MINTA PENGAWAS & MEDIATOR KETENAGAKERJAAN KOORDINASI
DENGAN SATGAS COVID
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.
Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum
lain di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi , TNI , Satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang
kondusif bagi keberlangsungan usaha.
"Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata saat memberikan arahan dalam Rapat koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberlakuan
Pembatasan (PPKM) darurat dan Antisipasi dampaknya di bidang Ketenagakerjaan dengan
Kadisnaker se-Jawa dan Bali secara virtual di Jakarta , Jumat (9/7/2021).
Ida Fauziyah menjelaskan meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan
penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan
koordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakan pelaksanaan PPKM
darurat.
"koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak terorganisir dengan baik," ujar Menaker Ida.
Ida Fauziyah menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja. "Saya
Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif,"
katanya. Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non
justicial. Hal ini merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk
kepatuhan PPKM darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar
perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas
waktu tertentu.
"Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," katanya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.
Ida Fauziyah menegaskan PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak dan lama
atau tidaknya keberlangsungan PPKM darurat itu sangat tergantung dari konsistensi seluruh
pihak menjalankan PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu
semakin lama proses PPKM darurat ini.
"Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut " katanya.[hhw].
279
