Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

“Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Jumat (9/7).
Dalam arahannya, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum
supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari
Covid-19 varian baru seperti Delta.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
Covid-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.

“Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan
tes Covid-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna
memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Darurat.

Ida mencontohkan, bila positivity rate-nya (rasio positif Covid-19) mencapai 10 persen, maka
proses kerja seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang
harus dilakukan pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.

“Selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus
waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” imbuhnya.

Sementara, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar
institusi masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari
kerumunan, dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).

“Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.

Dalam upaya pelaksanaan posko di daerah berjalan baik dan terkendali, pihaknya meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa
melaksanaan prokes sebaik-baiknya.

275