Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 284

"Ini  dimaksudkan  agar  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19  di  perusahaan  sesuai  dengan
              peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.
              Tak hanya itu, Menaker juga meminta perusahaan di Jawa dan Bali agar melakukan tes Covid-
              19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna memutus
              mata rantai penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Darurat.

              Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
              seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan
              pihak perusahaan adalah memperketat protokol kesehatan.

              "Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap
              harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida.

              Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya
              Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
              dalam  menaati  penggunaan  masker,  mencuci  tangan,  fasilitas  hindari  kerumunan,  dan
              pelaksanaan worf from office (WFO), serta WFH.

              "Kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua
              pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

              Dalam  upaya  pelaksanaan  posko  di  daerah  berjalan  baik  dan  terkendali,  BNPB  meminta
              dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
              seluruh  masyarakat,  khususnya  yang  tergabung  dalam  kegiatan  ketenagakerjaan  bisa
              melaksanaan prokes sebaik-baiknya.

              Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah
              dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.
              "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan
              terlebih dahulu

              Namun,  Arsjad  meminta  kepada  pemerintah  agar  izin operasional  industri  padat karya  tetap
              dipertahankan. Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masih lebih
              baik daripada sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi, harus
              tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

              Kabid  Ketenagakerjaan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo),  Harijanto  menyatakan
              kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri
              padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan.

              Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik
              dan 10 persen untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi
              yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

              Ia  menekankan  hal  tersebut  untuk  mencegah  kebingungan  pelaku  usaha  yang  berada  di
              lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu
              produksinya, bukan staf produksinya.

              "Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, maka tidak berjalan sama sekali, semua
              pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosessnya
              ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui
              oleh pemerintah," kata Harijanto.





                                                           283
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289