Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Tak hanya itu, Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes
Covid-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna
memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Darurat.

Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif Covid-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.

"Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap
harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Ida.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya
Jati menyatakan hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang dalam
menaati aturan prokes. Mulai penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan,
dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), hingga Work From Home (WFH).

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

Dalam upaya pelaksanaan posko di daerah agar berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa
melaksanaan prokes sebaik-baiknya.

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid, menambahkan pihaknya sangat mendukung seluruh
program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan
kesehatan sangatlah penting.

"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan
terlebih dahulu

Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan.

Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masib lebih baik daripada
sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi harus tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto menyatakan
kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri
padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan.

Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik
dan 10 persen untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi
yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

Ia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di
lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu
produksinya, bukan staf produksinya.

"Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampe segitu, maka tidak
berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu
yang padat karya itu prosessnya ban berjalan," ujarnya.

"Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui oleh
pemerintah," kata Harijanto.

286