Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Judul Menaker Minta Pekerja Komorbid, Ibu Hamil, dan Menyusui WFH
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210709204202-97-
665722/menaker-minta-pekerja-komorbid-ibu-hamil-dan-menyusui-wfh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-09 20:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). Khususnya mereka diminta WFH selama PPKM Darurat. "Saya kira ini demi
dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," kata Ida saat
memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat (8/7) secara virtual.

MENAKER MINTA PEKERJA KOMORBID, IBU HAMIL, DAN MENYUSUI WFH

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH). Khususnya mereka diminta WFH selama PPKM Darurat.

"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Ida saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo
pada Jumat (8/7) secara virtual.

Dalam arahannya, Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum
supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari
Covid-19 varian baru seperti Delta.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
Covid-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.

285