Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Judul Menaker Instruksikan Pengawas dan Mediator Ketenagakerjaan
Kordinasi dengan Satgas Covid-19
Nama Media jpnn.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-instruksikan-pengawas-dan-
mediator-ketenagakerjaan-kordinasi-dengan-satgas-covid-19
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-07-09 21:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami tak ingin PPKM darurat ini menciptakan
suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha Karenanya diperlukan kordinasi yang
intensif dengan aparat penegak hukum yang lain

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-
masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan di sisi lain juga tidak
membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan
yang tak teroganisir dengan baik

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo,
kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah itu baru mengambil langkah represif
justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan
UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan
oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita
semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya
punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan
pelaksanaan PPKM darurat tersebut

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid-19 dalam mengawal
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat khususnya untuk
perlindungan hak pekerja. Kordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan
aparat penegak hukum lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana
kondusif bagi keberlangssungan usaha.

261