Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Pertama, Walhi tidak melakukan JR terhadap produk yang inkonstitusional. Maka, menurutnya,
menjadi aneh jika UU tersebut dibawa ke MK. Kedua, dalam revisi UU MK, dihapusnya Pasal 59
ayat (2) UU MK Nomor 7/2020 menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban menindaklanjuti
putusan MK oleh Presiden dan DPR.

Di samping itu, Walhi juga melihat pertimbangan politik yang ada. Wahyu mengatakan, jauh-
jauh hari sebelum disahkannya omnibus law ini, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyebut
dan mendatangi MK untuk memohon bantuannya terkait UU tersebut. Menurutnya, jika memang
dipaksakan ke jalur MK malah akan terjebak dengan hal yang sudah didesain dari awal.

Atas dasar itu, Wahyu pesimistis jika Jokowi atau legislator bakal mencabut UU tersebut melalui
jalur JR. Kecuali, jika memang pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Sebagian besar berkeyakinan, JR bukan langkah yang tepat untuk sesuatu yang
inkonstitusional," kata Wahyu saat dihubungi Erlina Fury Santika dari Gatra, Senin lalu.

Pakar hukum tata negara STHI, Jentera Bivitri Susanti, mengatakan bahwa banyak kejanggalan
dalam proses penetapan UU ini. Kejanggalan tersebut terlihat nyata dari sejak awal.

Misalnya, ada pasal yang dimasukkan belakangan yaitu soal perpajakan yang tadinya akan dibuat
UU tersendiri. Kemudian jadwal rapat paripurna yang dimajukan dari tanggal 8 Oktober 2020 ke
tanggal 5 Oktober 2020 tanpa pemberitahuan yang patut dan tanpa naskah final. Berbagai
kejanggalan tersebut membuat kemenangan uji formil di MK bisa mungkin terjadi.

Meski begitu, secara normatif, Bivitri mengingatkan bahwa Presiden bisa mengeluarkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perppu ini, karena levelnya sama dengan UU,
bisa membatalkan atau menunda suatu UU. Lalu, di kekuasaan legislatif ada juga proses
amandemen UU.

Secara politik, keadaan ini memang agak tidak memungkinkan. Hal itu karena sejak awal proses
pembahasan UU ini sudah terlihat bahwa mayoritas fraksi di DPR senada dengan pemerintah.
"Menurut saya, presiden yang baik, yang responsif, yang bisa merespons situasi terkini mesti
mempertimbangkan itu [mengeluarkan Perppu] dengan masak-masak, walaupun kita tahu
secara politik dia yang mau UU ini," ucap Bivitri kepada Wahyu Wachid Anshory dari Gatra.

Hidayat Adhiningrat P.

Caption
Aksi unjuk rasa buruh dari menolak Undang Undang Cipta Kerja di Jakarta

329