Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 329
Ia menyinggung sikap DPR sebelumnya yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran. Said mengatakan bahwa buruh
merasa dikhianati. "Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi
masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir, tidak benar apa yang dikatakan
DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ia memaparkan.
Sekurangnya, menurut Said, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU
Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan
konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke
Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.
Kemudian, mereka juga meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah
dengan harapan Perppu bisa diterbitkan. Terakhir, mereka akan melakukan sosialisasi atau
kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan oleh buruh. "Langkah JR ke MK akan dilakukan setelah ada nomor UU Cipta
Kerja, baik uji materiil maupun uji formil," ucapnya.
Dalam uji materiil, bagian yang akan di-JR antara lain tentang UMK bersyarat dan UMSK yang
hilang, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, nilai pesangon berkurang,
hingga persoalan PHK.
Untuk legislatif review, KSPI juga menyurati fraksi yang menolak UU ini, yaitu PKS dan Demokrat.
Harapannya, kedua partai ini akan mendorong legislative review di DPR untuk UU Cipta Kerja.
"Ke MK adalah upaya hukum buruh, selain melakukan aksi," ia menegaskan.
Sementara dua elemen organisasi buruh menyatakan akan mengajukan judicial review,
organisasi perjuangan hak agraria dan lingkungan punya pandangan berbeda. Meski sempat
berencana menggugat UU Cipta Kerja ke MK Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengaku
belum menindaklanjuti rencana tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih
menuntut Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Hari ini KPA bersama kawan-kawan gebrak turun lagi," kata Dewi kepada Dwi Reka Barokah
dari Gatra, Selasa lalu.
Bagi KPA, Judicial Review atau uji materi ke MK bukanlah satu-satunya langkah konstitusional
untuk menolak UU Ciptaker. Beleid tersebut masih dapat dibatalkan melalui sikap politik dan
protes rakyat.
Melihat banyaknya pasal di dalam UU Ciptaker, KPA menilai proses uji materi akan berjalan
selama bertahun-tahun, sementara regulasi tersebutterus berjalan dan merampas kehidupan
rakyat. "Untuk konteks tminibuslaw, JR adalah jebakan," ujarnya.
Selain itu, KPA juga menyoroti Revisi UU MK yang dilakukan tepat sebulan sebelum pengesahan
UU Cipta Kerja. Hal ini dipandang sebagai proses yang sarat akan kepentingan politik.
Dewi mengatakan, KPA bersama koalisi masyarakat sipil akan tetap turun aksi ke jalan untuk
memberikan tekanan politik kepada negara hingga dicabutnya UU Ciptaker. KPA konsisten
menolak secara keseluruhan isi = regulasi tersebut. Sistem politik-ekonomi yang ada dalam
undang-undang itu dinilai sama sekali tidak berpihak 5 pada rakyat kecil kelas pekerja.
Setali tiga uang, Manajer Kampanye Pangan Air Ekosistem Esensi Walhi, Wahyu Perdana,
menyebut pihaknya tidak menjadikan judicial review sebagai opsi untuk mencabut omnibus law
UU Cipta Kerja. Sikap Walhi itu dilandasi sedikitnya dua alasan.
328
