Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Judul Regulasi Lentur, Pengawasan Jangan Kendur
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2020-10-26 05:06:00
Ukuran 122x254mmk
Warna Warna
AD Value Rp 131.150.000

News Value Rp 393.450.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Timboel Sire-gar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Seharusnya, kalau
ada pelanggaran, laporan yang masuk ke pengawas ketenagakerjaan ditindaklanjuti supaya jika
kasus itu mau dibawa ke ranah pidana, ada nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan.
Namun, dari banyak kasus perburuhan yang kami tangani, pengaduan itu sangat jarang
ditindaklanjuti

positive - Timboel Sire-gar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan regulasi yang
dibuat fleksibel di RUU Cipta K erja, pengawasannya seharusnya diperkuat guna
menyeimbangkan agar pelonggaran itu tak kebablasan

positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Pemerintah juga akan memperkuat kapasitas dan
kontrol terhadap para pejabat fungsional dan pengawas ketenagakerjaan

Ringkasan
Regulasi ketenagakerjaan yang dilonggarkan melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
harus diimbangi pengawasan ketenagakerjaan yang lebih ketat. Kebijakan lentur yang tidak
didukung penguatan aspek pengawasan hanya akan memperparah praktik eksploitasi terhadap
pekerja.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (25/10/2020),
mengatakan, RUU Cipta Kerja yang melenturkan berbagai aturan ketenagakerjaan berpotensi
menambah praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja. Saat ini saja, dengan UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang relatif lebih melindungi pekerja, pelanggaran marak
terjadi.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan memperkuat pengawasan
setelah RUU Cipta Kerja diberlakukan. Dalam RUU Cipta K erja, meski tidak ada aturan khusus
mengenai pengawasan ketenagakerjaan, sejumlah sanksi terhadap pengusaha yang melanggar
hak pekerja tetap dipertahankan, bahkan ditambah. Misalnya, sanksi pidana jika pengusaha tidak
membayar upah sesuai standar minimum atau jika pengusaha tidak memberi pesangon.

74