Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Judul BPJS Watch ungkap ketidakadilan dalam kebijakan pemberian BSU
Nama Media kontan.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-watch-ungkap-ketidakadilan-
dalam-kebijakan-pemberian-bsu
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2021-08-04 20:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Saya kira hampir semua pekerja terdampak pandemi Covid-19 ini, termasuk pekerja
informal, PMI, dan Jakon. Kita bisa saksikan dengan kasat mata bagaimana pekerja ojek online,
baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan, yang
dikategorikan sebagai pekerja informal, sangat terdampak akibat PPKM Darurat ini, namun tidak
menjadi sasaran BSU

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Kenapa yang dibantu justru yang masih mendapatkan upah, bukan membantu pekerja
yang upahnya dipotong atau pekerja yang diPHK karena PPKM Darurat ini. Namanya bantuan
seharusnya diberikan kepada yang benar-benar memerlukan bantuan, bukan pekerja formal
yang masih dapat upah normal dari pemberi kerja malah mendapatkan BSU. Ini ketidakadilan
kasat mata
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Saya kira tidak terlalu sulit mencari pekerja yang terdampak, bila memang Kemenaker
dan dinas tenaga kerja (disnaker) Propinsi/Kabupaten/Kota mau datang dan berkomunikasi
dengan perusahaan

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Sungguh ironis memang, sejak tahun 1981 sudah ada UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan
tetapi Kemenaker tidak punya data. Akhirnya yang dipakai adalah data BPJS Ketenagakerjaan,
yang memang juga tidak 100% benar karena ada pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjanya
sebatas upah minimum padahal upah riilnya di atas upah minimum

neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Padahal daerah-daerah PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri
dengan banyak pekerja seperti Deli Serdang dan Pematang Siantar

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Saya berharap isi Lampiran Permenaker tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2d)-
nya, dan oleh karena isi Lampiran tersebut harus segera direvisi sesuai kondisi riil yang ada, dan

123