Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

sebagai konsekuensinya anggaran BSU harus dinaikkan lagi sehingga benar-benar menjangkau
seluruh wilayah PPKM level 4 dan 3

Ringkasan

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar
menilai, Pemerintah mengeluarkan kebijakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang hanya
dikhususkan untuk pekerja formal. Sementara itu, segmen kepesertaan yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan terdapat segmen pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal, pekerja
migran Indonesia (PMI), dan pekerja jasa konstruksi (Jakon).

BPJS WATCH UNGKAP KETIDAKADILAN DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BSU

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar
menilai, Pemerintah mengeluarkan kebijakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang hanya
dikhususkan untuk pekerja formal.

Sementara itu, segmen kepesertaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan terdapat segmen pekerja
bukan penerima upah atau pekerja informal, pekerja migran Indonesia (PMI), dan pekerja jasa
konstruksi (Jakon).

"Saya kira hampir semua pekerja terdampak pandemi Covid-19 ini, termasuk pekerja informal,
PMI, dan Jakon. Kita bisa saksikan dengan kasat mata bagaimana pekerja ojek online, baik yang
belum maupun yang sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan, yang dikategorikan
sebagai pekerja informal, sangat terdampak akibat PPKM Darurat ini, namun tidak menjadi
sasaran BSU," jelas Timboel dalam keterangan resmi, Rabu (4/8).

Termasuk juga juga pekerja informal lainnya, seperti penjaga toko di mall-mall yang memang
tidak bisa bekerja karena ketentuan PPKM berlevel, juga terdampak namun tidak mendapatkan
BSU. Demikian juga para PMI yang pulang dari luar negeri karena terdampak pandemi Covid-19.

Namun, dalam aturan, pekerja formal yang diberikan BSU adalah pekerja dengan status aktif,
dimana Timboel menyebut artinya pekerja tersebut masih membayar iuran karena masih
mendapatkan upah.

"Kenapa yang dibantu justru yang masih mendapatkan upah, bukan membantu pekerja yang
upahnya dipotong atau pekerja yang diPHK karena PPKM Darurat ini. Namanya "bantuan"
seharusnya diberikan kepada yang benar-benar memerlukan bantuan, bukan pekerja formal
yang masih dapat upah normal dari pemberi kerja malah mendapatkan BSU. Ini ketidakadilan
kasat mata," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diharapkan dapat mendata pekerja yang benar-benar
terdampak sehingga BSU bisa tepat sasaran. Timboel menyarankan, Kemenaker dapat membuka
pendaftaran bagi pekerja yang terdampak di masing-masing disnaker yang nanti akan diperiksa
validitasnya.

"Saya kira tidak terlalu sulit mencari pekerja yang terdampak, bila memang Kemenaker dan dinas
tenaga kerja (disnaker) Propinsi/Kabupaten/Kota mau datang dan berkomunikasi dengan
perusahaan," kata Timboel.

Melalui pendataan tersebut juga akan mendukung kualitas data di Sisnaker yang dikelola
Kemenaker. Dimana dalam UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat

124