Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

menjadi sumber data bagi program BSU ini. Namun, Timboel mengatakan, Sisnaker dinilai tidak
mampu menyediakan data untuk BSU.
"Sungguh ironis memang, sejak tahun 1981 sudah ada UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan tetapi
Kemenaker tidak punya data. Akhirnya yang dipakai adalah data BPJS Ketenagakerjaan, yang
memang juga tidak 100% benar karena ada pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjanya
sebatas upah minimum padahal upah riilnya di atas upah minimum," ungkapnya.

Terkait dengan kriteria penerima BSU di Permenaker no. 16 Tahun 2021, Timboel menilai
penentuan wilayah dalam Lampiran Permenaker tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam
Pasal 3 ayat (2d) Permenaker No. 16 Tahun 2021 mensyaratkan pekerja yang dapat Bantuan
Subsidi Upah (BSU) adalah yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Padahal, terdapat wilayah yang masuk kategori level 3 yang tidak terdaftar dalam Lampiran
Permenaker. Misalnya wilayah yang mendapatkan BSU di Propinsi Sumatera Utara hanya Kota
Medan dan Sibolga, sementara 22 daerah lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak
masuk sebagai wilayah penerima BSU.

"Padahal daerah-daerah PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan
banyak pekerja seperti Deli Serdang dan Pematang Siantar," imbuhnya. Daerah lain yang masuk
level 3 di Nusa Tenggara Barat juga tidak masuk dalam lampiran sebagai daerah penerima.
Demikian juga Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara pun tidak masuk sebagai daerah
penerima BSU, padahal Bitung adalah daerah industry perikanan.

"Saya berharap isi Lampiran Permenaker tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2d)-nya, dan
oleh karena isi Lampiran tersebut harus segera direvisi sesuai kondisi riil yang ada, dan sebagai
konsekuensinya anggaran BSU harus dinaikkan lagi sehingga benar-benar menjangkau seluruh
wilayah PPKM level 4 dan 3," harapnya.

125