Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 142
Judul Menaker Kemukakan Perbedaan Skema BSU Tahun Ini dengan Kemarin
Nama Media rmol.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/08/04/499226/menaker-kemukakan-
perbedaan-skema-bsu-tahun-ini-dengan-kemarin
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-08-04 19:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Skema bantuan subsidi upah (BSU) yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan dampak
Covid-19 pada tahun 2021 ini ternyata memiliki perbedaan dengan 2020 kemarin. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menjabarkan beberapa perbedaan skema BSU yang
diberikan kepada pekerja/buruh dalam rentang waktu yang berbeda tersebut.
MENAKER KEMUKAKAN PERBEDAAN SKEMA BSU TAHUN INI DENGAN KEMARIN
Skema bantuan subsidi upah (BSU) yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan dampak
Covid-19 pada tahun 2021 ini ternyata memiliki perbedaan dengan 2020 kemarin.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menjabarkan beberapa perbedaan skema
BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh dalam rentang waktu yang berbeda tersebut.
"Setidaknya terdapat tiga perbedaan skema dengan BSU tahun lalu," ujar Ida di Jakarta, Rabu
(4/8).
Ida menjabarkan, perbedaan pertama pada skema BSU tahun ini dapat dilihat dari aspek kriteria
calon penerima BSU, khususnya pada batasan gaji/upah, wilayah, serta sektor pekerjaan yang
terdampak.
Menurut Menaker Ida, pada BSU tahun ini pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan
harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.
"Sedangkan tahun lalu, batasan gaji/upah penerima BSU maksimal sebesar Rp5 juta dan tidak
ada pembatasan wilayah maupun sektor," ucapnya.
Kemudian perbedaan skema kedua, disebutkan Ida, adalah sasaran penerima BSU tahun ini
diutamakan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan
kesehatan, yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 3 dan 4.
141
